Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Parepare memberikan bantuan kepada Panti Jompo Tresna Werdha Mappakasunggu, Kota Parepare, akhir pekan lalu. Kegiatan ini dilaksanakan untuk merayakan HUT ke-116 BRI. Dalam kegiatan tersebut, Pemimpin Cabang BRI Parepare Roland Hutagalung menyerahkan sumbangan berupa lima buah kursi roda, tiga kroch,alat bantu jalan, dan kompor gas. Roland juga meresmikan proyek renovasi 20 kamar mandi dan WC untuk penghuni panti jompo, sumur bor, dan menara penampungan air.
Kegiatan itu merupakan wujud kepedulian BRI terhadap masyarakat, khususnya penghuni panti jompo. “Kami sudah mengoordinasi dengan pihak panti jompo, apa kebutuhan mendasar dan paling dibutuhkan penghuni panti saat ini. Karena itu, kami menyediakan WC dan sumber air bersih, semoga bisa bermanfaat pagi orang tua kita,”katanya.
Selain memberi bantuan kepada Panti Jompo Tresna Werdha Mappakasunggu,BRI Parepare juga menggelar donor darah, juga fun bikedan gerak jalan santai keliling Kota Bandar Madani. Acara tersebut diikuti karyawan, keluarga, dan nasabah BRI Cabang Parepare.
Selasa, 20 Desember 2011
Andi Imran
Andi Imran, 27, tersangka pembakar bendera Merah Putih, sore kemarin, kembali ditahan di Lapas Klas IIA Watampone kemarin. Kondisi Andi Imran membaik seusai dirawat intensif selama dua hari,Sabtu-Minggu (17-18/12) di RS Bhayangkara Bone.
KasatReskrim Polres Bone AKP Trihanto Nugroho mengungkapkan, kondisi Andi Imran sempat kritis sehingga dirawat intensif di RS Bhayangkara Bone akibat mogok makan yang dilakukannya selama beberapa hari. “Sementara, berkas perkara tersangka hampir rampung untuk dinaikan menjadi P-21,”kata Trihanto.
Kepala Lapas Klas IIA Bone Suprapto mengatakan,aksi mogok makan itu dilakukan Andi Imran sebagai bentuk protes terhadap kasus yang menimpanya. “Dia mengaku tidak melakukan pembakaran bendera Merah Putih,”kata Suprapto. Dia menambahkan, Andi Imran terjerat kasus dugaan pembakaran bendera Merah putih bersama Andi Pangerang, 21. Mereka dua tahanan Polres Bone yang dititipkan di Lapas Klas IIA Watampone sejak 17 November 2011 lalu. Kasus dugaan pembakaran bendera Merah Putih itu terjadi di kantor Camat Bontocani pada Sabtu (12/11) lalu.
KasatReskrim Polres Bone AKP Trihanto Nugroho mengungkapkan, kondisi Andi Imran sempat kritis sehingga dirawat intensif di RS Bhayangkara Bone akibat mogok makan yang dilakukannya selama beberapa hari. “Sementara, berkas perkara tersangka hampir rampung untuk dinaikan menjadi P-21,”kata Trihanto.
Kepala Lapas Klas IIA Bone Suprapto mengatakan,aksi mogok makan itu dilakukan Andi Imran sebagai bentuk protes terhadap kasus yang menimpanya. “Dia mengaku tidak melakukan pembakaran bendera Merah Putih,”kata Suprapto. Dia menambahkan, Andi Imran terjerat kasus dugaan pembakaran bendera Merah putih bersama Andi Pangerang, 21. Mereka dua tahanan Polres Bone yang dititipkan di Lapas Klas IIA Watampone sejak 17 November 2011 lalu. Kasus dugaan pembakaran bendera Merah Putih itu terjadi di kantor Camat Bontocani pada Sabtu (12/11) lalu.
Kamis, 22 September 2011
video mesum yang mirip dengan salah seorang pegawai honorer
Masyarakat Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo digegerkan dengan beredarnya video mesum yang mirip dengan salah seorang pegawai honorer asal Kabupaten Pinrang bersama salah seorang janda beranak satu asal Siwa. Video ini terdiri dari dua sesi dengan durasi yang berbeda diduga diambil di salah satu hotel di Makassar dengan menggunakan kamera ponsel. Dalam video tampak keduanya melakukan hubungan layaknya suami istri. Video Sesi pertama diambil di springbed satu kamar hotel dengan durasi 10 menit.
Sementara video sesi kedua diambil di WC kamar hotel yang sama. “Video ini sudah menjadi perbincangan warga sekitar satu minggu yang lalu,” kata salah seorang warga Siwa, Emang, kemarin. Emang mengaku, baru percaya bahwa video tersebut ada setelah mendapatkan dari temannya dua hari yang lalu. “Yang perempuan adalah orang Siwa dan menurut informasi dia sudah tidak ada di sini,”ujarnya.
Kapolsek Pitumpanua Kompol Kasok membenarkan adanya video mesum yang beredar di Kecamatan Pitumpanua. Namun, pihaknya belum melakukan proses dengan alasan tempat kejadian perkara ( TKP ) bukan di Pitumpanua melainkan di salah satu hotel di Makassar.“Dan yang kedua, si perempuan ini sudah tidak ada di Siwa. Laki-lakinya pun berada di Kabupaten Pinrang tempatnya bekerja sebagai pegawai honorer,”ujarnya.
Kasok memaparkan motif dari beredarnya video mesum tersebut diduga akibat ditolaknya lamaran si pria terhadap perempuan lawan mainnya di dalam video tersebut.“Mungkin karena sakit hati lamarannya ditolak, maka dia mengedarkan video itu,”pungkasnya. Demikian catatan online Hari yang berjudul video mesum yang mirip dengan salah seorang pegawai honorer.
Sementara video sesi kedua diambil di WC kamar hotel yang sama. “Video ini sudah menjadi perbincangan warga sekitar satu minggu yang lalu,” kata salah seorang warga Siwa, Emang, kemarin. Emang mengaku, baru percaya bahwa video tersebut ada setelah mendapatkan dari temannya dua hari yang lalu. “Yang perempuan adalah orang Siwa dan menurut informasi dia sudah tidak ada di sini,”ujarnya.
Kapolsek Pitumpanua Kompol Kasok membenarkan adanya video mesum yang beredar di Kecamatan Pitumpanua. Namun, pihaknya belum melakukan proses dengan alasan tempat kejadian perkara ( TKP ) bukan di Pitumpanua melainkan di salah satu hotel di Makassar.“Dan yang kedua, si perempuan ini sudah tidak ada di Siwa. Laki-lakinya pun berada di Kabupaten Pinrang tempatnya bekerja sebagai pegawai honorer,”ujarnya.
Kasok memaparkan motif dari beredarnya video mesum tersebut diduga akibat ditolaknya lamaran si pria terhadap perempuan lawan mainnya di dalam video tersebut.“Mungkin karena sakit hati lamarannya ditolak, maka dia mengedarkan video itu,”pungkasnya. Demikian catatan online Hari yang berjudul video mesum yang mirip dengan salah seorang pegawai honorer.
Jumat, 09 September 2011
Ilham Arief Sirajuddin
Ping dari Hari untuk keyword Jasa Export Import dengan judul Ilham Arief Sirajuddin. Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin mengancam akan membongkar sejumlah bangunan yang melanggar izin dan tidak mengantongi analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) lalu lintas.
“Amdal lalin akan menjadi pijakan sekarang. Sekarang tidak bisa lagi membangun tanpa pertimbangan analisa dampak lalu lintas,” katanya kepada media, kemarin. Ancaman tersebut dilontarkan Ilham terkait adanya tudingan sejumlah legislator yang menilai Pemerintah Kota (Pemkot) lalai dalam penerbitan izin mendirikan sejumlah bangunan bisnis.Salah satunya Alauddin Plaza.
“Dulu (amdal lalin) tidak dijadikan dasar karena mengacu percepatan pembangunan. Sekarang karena pertumbuhan kendaraan yang semakin besar, ini penting, kecuali untuk bangunan yang sudah lama,” ujarnya. Selain itu, semua bangunan harus memiliki lahan parkir yang sesuai peruntukan bangunan. Dia mencontohkan, saat ini tempat parkir hotel menggunakan perbandingan 1:3 yang sebelumnya hanya 1:6.
“Artinya,satu kamar harus ada tiga tempat parkir kendaraan. Ini karena semakin banyak orang yang menggunakan kendaraan pribadi,”ujar dia. Wali Kota dua periode ini meminta polisi lalu lintas tegas terhadap pengemudi yang parkir di bahu jalan. Pelanggaran ini tidak boleh dibiarkan karena mengganggu arus lintas dan kemacetan. Demikian catatan online Hari dengan judul Ilham Arief Sirajuddin.
“Amdal lalin akan menjadi pijakan sekarang. Sekarang tidak bisa lagi membangun tanpa pertimbangan analisa dampak lalu lintas,” katanya kepada media, kemarin. Ancaman tersebut dilontarkan Ilham terkait adanya tudingan sejumlah legislator yang menilai Pemerintah Kota (Pemkot) lalai dalam penerbitan izin mendirikan sejumlah bangunan bisnis.Salah satunya Alauddin Plaza.
“Dulu (amdal lalin) tidak dijadikan dasar karena mengacu percepatan pembangunan. Sekarang karena pertumbuhan kendaraan yang semakin besar, ini penting, kecuali untuk bangunan yang sudah lama,” ujarnya. Selain itu, semua bangunan harus memiliki lahan parkir yang sesuai peruntukan bangunan. Dia mencontohkan, saat ini tempat parkir hotel menggunakan perbandingan 1:3 yang sebelumnya hanya 1:6.
“Artinya,satu kamar harus ada tiga tempat parkir kendaraan. Ini karena semakin banyak orang yang menggunakan kendaraan pribadi,”ujar dia. Wali Kota dua periode ini meminta polisi lalu lintas tegas terhadap pengemudi yang parkir di bahu jalan. Pelanggaran ini tidak boleh dibiarkan karena mengganggu arus lintas dan kemacetan. Demikian catatan online Hari dengan judul Ilham Arief Sirajuddin.
Minggu, 29 Mei 2011
DPRD Sulbar
DPRD Sulbar menilai Pemprov Sulbar tidak benar- benar serius mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perizinan. Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Perizinan DPRD Sulbar Marigun mengungkapkan, eksekutif selalu mangkir setiap diundang rapat pembahasan. “Saya menjadi ragu. Pemerintah nampaknya tidak serius mengajukan Raperda ini.Buktinya, setiap pembahasan hanya dihadiri Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) dan Biro Hukum. Padahal ada 18 SKPD yang harus ditarik kewenangannya,” kata Marigun kemarin. Raperda tentang Perizinan ini, jelas Marigun, rencananya akan dilekatkan pada Badan Promosi dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Sulbar.
Pansus akan menggelar rapat sekali lagi untuk melihat kesungguhan eksekutif, khususnya instansi terkait. Dia menambahkan, ada unsur ego sektoral jika pejabat eselon III mengundang eselon II, sehingga pembahasannya terhambat. Padahal soal perizinan ini sangat urgen,khususnya menyangkut kepentingan investor yang akan masuk ke Sulbar. Wakil Ketua DPRD Sulbar Jayadi mengatakan, Raperda yang disebut sebagai Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) secara yuridis didukung perundang-undangan. Karena itu, regulasi ini menjadi tuntutan dalam menata pelayanan pemerintah secara modern. Menurut Jayadi, ada indikasi Pemprov Sulbar setengah serius mendorong Raperda ini.
Padahal pelayanan perizinan terpadu ini sangat penting untuk daerah seperti Sulbar. Ada tiga kriteria mengajukan Raperda ke pusat, yakni luas wilayah, demografi, dan potensi APBD. Konsekuensi mengesahkan Ranperda ini adalah membuat sebuah badan atau lembaga mengangkat pejabat setingkat eselon II. “Saya minta ketua Pansus tidak terpengaruh dengan psikologis sikap eksekutif. Harus tetap semangat, sebab Ranperda ini secara substabsi sangat penting,” tandas Jayadi. Ketua DPRD Sulbar Hamsah Hapati Hasan menandaskan, Pansus jangan mundur dalam menghadapi sikap eksekutif. Dewan harus mengambil sikap tegas dengan menolak Raperda tentang Perizinan ini.
“Kalau memang tidak dibutuhkan, kenapa diajukan ke Dewan untuk dibahas. Jangan salahkan Dewan kalau kemudian kami berpikir bahwa Biro Hukum Pemprov Sulbar hanya berupaya untuk menghabiskan anggaran saja. Kalau sekali lagi diundang tidak datang, kami nyatakan ditolak,” tegasnya. Sayangnya hingga berita ini disusun Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulbar,Arsyad Hafid, belum berhasil dikonfirmasi. Demikian juga dengan Biro Hukum Setprov Sulbar, Dominggus. Demikian catatan online blog Hari yang berjudul DPRD Sulbar.
Pansus akan menggelar rapat sekali lagi untuk melihat kesungguhan eksekutif, khususnya instansi terkait. Dia menambahkan, ada unsur ego sektoral jika pejabat eselon III mengundang eselon II, sehingga pembahasannya terhambat. Padahal soal perizinan ini sangat urgen,khususnya menyangkut kepentingan investor yang akan masuk ke Sulbar. Wakil Ketua DPRD Sulbar Jayadi mengatakan, Raperda yang disebut sebagai Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) secara yuridis didukung perundang-undangan. Karena itu, regulasi ini menjadi tuntutan dalam menata pelayanan pemerintah secara modern. Menurut Jayadi, ada indikasi Pemprov Sulbar setengah serius mendorong Raperda ini.
Padahal pelayanan perizinan terpadu ini sangat penting untuk daerah seperti Sulbar. Ada tiga kriteria mengajukan Raperda ke pusat, yakni luas wilayah, demografi, dan potensi APBD. Konsekuensi mengesahkan Ranperda ini adalah membuat sebuah badan atau lembaga mengangkat pejabat setingkat eselon II. “Saya minta ketua Pansus tidak terpengaruh dengan psikologis sikap eksekutif. Harus tetap semangat, sebab Ranperda ini secara substabsi sangat penting,” tandas Jayadi. Ketua DPRD Sulbar Hamsah Hapati Hasan menandaskan, Pansus jangan mundur dalam menghadapi sikap eksekutif. Dewan harus mengambil sikap tegas dengan menolak Raperda tentang Perizinan ini.
“Kalau memang tidak dibutuhkan, kenapa diajukan ke Dewan untuk dibahas. Jangan salahkan Dewan kalau kemudian kami berpikir bahwa Biro Hukum Pemprov Sulbar hanya berupaya untuk menghabiskan anggaran saja. Kalau sekali lagi diundang tidak datang, kami nyatakan ditolak,” tegasnya. Sayangnya hingga berita ini disusun Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulbar,Arsyad Hafid, belum berhasil dikonfirmasi. Demikian juga dengan Biro Hukum Setprov Sulbar, Dominggus. Demikian catatan online blog Hari yang berjudul DPRD Sulbar.
Sabtu, 12 Februari 2011
Sriwijaya FC (SFC) harus berjuang
IDwebhost.com Trend Hosting Indonesia ~> Sriwijaya FC (SFC) harus berjuang dari play-off Liga Champions Asia (LCA) 2011 untuk bisa menembus fase grup. Dan, perjuangan pasukan Laskar Wong Kito dimulai sore ini. Muangthong United yang merupakan lawan SFC pada perjuangan awal Laskar Wong Kito pada level Asis musim ini.Namun, sebelum mengawali pertarungan ini Pelatih SFC Ivan Venkov Kolev kecewa.
Sang arsitek menilai, PSSI tidak memikirkan kondisi klub Indonesia yang akan berlaga kompetisi level Asia sekelas LCA atau Piala AFF. Dan, ungkapan Kolev sangat beralasan. Sebab, akibat padatnya jadwal kompetisi domestik Djarum Indonesia Super League (ISL), membuat klub yang mewakili Indonesia di kompetisi Asia, menanggung beban berat. SFC salah satunya. Klub ini tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan persiapan.
Padahal, adanya klub Indonesia yang berlaga di LCA, sama artinya dengan membawa nama baik negara. “Seharusnya, jadwal pertandingan bisa diatur sedemikian rupa.Sehingga,klub wakil Indonesia di kompetisi Asia, seperti SFC, Arema FC dan Persipura (Jayapura) memiliki cukup waktu untuk melakukan persiapan,”kata Kolev. ”Persiapan bagus akan membuat kami bisa tampil maksimal dalam menjalani kompetisi di tingkat Asia. Kondisi ini membuat kami kelelahan, belum lagi jika Piala Indonesia nanti sudah digelar,” lanjutnya.
Saat ini saja, menurut pelatih asal Bulgaria ini,Laskar Wong Kito harus bertanding setiap tiga hari sekali.Kenyataan itu telah menguras tenaga para pemain, akibatnya hampir di setiap pertandingan selalu ada pemain SFC yang mengalami cedera secara bergantian. ”Belum lagi baru-baru ini sejumlah pemain kami banyak yang memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF. Saat mereka masih dilanda kelelahan, kompetisi sudah harus dimulai kembali tanpa memberikan waktu lebih banyak agar pemain bisa menjalani recovery,” cetusnya. Kolev memang pantas untuk mengeluh, apalagi sejak memperkuat timnas di Piala AFF,beberapa pemain inti SFC tak kunjung pulih kondisinya. Sebut saja M Ridwan, Arif Suyono,dan Oktovianus ’Okto’ Maniani yang sangat rentan terkena cedera.
Bahkan, Firman Utina terpaksa harus absen dalam waktu yang cukup lama. ”Seperti Okto,dia tidak bisa kami pinjam untuk membela SFC saat melawan Muangthong.Sebab, ternyata dia cedera dan selama di pelatnas. Okto hanya joging saja dan belum pernah mengikuti latihan game. Bahkan, saat akan menghadapi Muangthong United,enam sampai sembilan pemain kami kemungkinan tidak bisa tampil,” ungkap Kolev. Kapten SFC Keith ’Kayamba’ Gumbs juga menyesalkan hal yang sama,Menurutnya, dengan padatnya jadwal kompetisi yang harus dilalui SFC di ISL,membuat cedera yang menimpa dirinya tak bisa sembuh total. ”Bagaimana bisa kalau dalam tiga hari sekali kami sudah harus bermain lagi.
Belum lagi kalau harus away,tentunya waktu untuk memulihkan kondisi tidak ada. Jadi, kalau saya yang 100% hanya semangat, sedangkan fisik tidak,” ujar Kayamba. ”Semua ini dikarenakan jadwal yang terlalu padat.Keadaan ini harus dibenahi, jika ingin sepak bola Indonesia lebih maju dari sekarang. Apalagi, semua juga terkait dengan kondisi pemain untuk timnas,”tandas pemain asal St Kitt- Nevis ini.
Sang arsitek menilai, PSSI tidak memikirkan kondisi klub Indonesia yang akan berlaga kompetisi level Asia sekelas LCA atau Piala AFF. Dan, ungkapan Kolev sangat beralasan. Sebab, akibat padatnya jadwal kompetisi domestik Djarum Indonesia Super League (ISL), membuat klub yang mewakili Indonesia di kompetisi Asia, menanggung beban berat. SFC salah satunya. Klub ini tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan persiapan.
Padahal, adanya klub Indonesia yang berlaga di LCA, sama artinya dengan membawa nama baik negara. “Seharusnya, jadwal pertandingan bisa diatur sedemikian rupa.Sehingga,klub wakil Indonesia di kompetisi Asia, seperti SFC, Arema FC dan Persipura (Jayapura) memiliki cukup waktu untuk melakukan persiapan,”kata Kolev. ”Persiapan bagus akan membuat kami bisa tampil maksimal dalam menjalani kompetisi di tingkat Asia. Kondisi ini membuat kami kelelahan, belum lagi jika Piala Indonesia nanti sudah digelar,” lanjutnya.
Saat ini saja, menurut pelatih asal Bulgaria ini,Laskar Wong Kito harus bertanding setiap tiga hari sekali.Kenyataan itu telah menguras tenaga para pemain, akibatnya hampir di setiap pertandingan selalu ada pemain SFC yang mengalami cedera secara bergantian. ”Belum lagi baru-baru ini sejumlah pemain kami banyak yang memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF. Saat mereka masih dilanda kelelahan, kompetisi sudah harus dimulai kembali tanpa memberikan waktu lebih banyak agar pemain bisa menjalani recovery,” cetusnya. Kolev memang pantas untuk mengeluh, apalagi sejak memperkuat timnas di Piala AFF,beberapa pemain inti SFC tak kunjung pulih kondisinya. Sebut saja M Ridwan, Arif Suyono,dan Oktovianus ’Okto’ Maniani yang sangat rentan terkena cedera.
Bahkan, Firman Utina terpaksa harus absen dalam waktu yang cukup lama. ”Seperti Okto,dia tidak bisa kami pinjam untuk membela SFC saat melawan Muangthong.Sebab, ternyata dia cedera dan selama di pelatnas. Okto hanya joging saja dan belum pernah mengikuti latihan game. Bahkan, saat akan menghadapi Muangthong United,enam sampai sembilan pemain kami kemungkinan tidak bisa tampil,” ungkap Kolev. Kapten SFC Keith ’Kayamba’ Gumbs juga menyesalkan hal yang sama,Menurutnya, dengan padatnya jadwal kompetisi yang harus dilalui SFC di ISL,membuat cedera yang menimpa dirinya tak bisa sembuh total. ”Bagaimana bisa kalau dalam tiga hari sekali kami sudah harus bermain lagi.
Belum lagi kalau harus away,tentunya waktu untuk memulihkan kondisi tidak ada. Jadi, kalau saya yang 100% hanya semangat, sedangkan fisik tidak,” ujar Kayamba. ”Semua ini dikarenakan jadwal yang terlalu padat.Keadaan ini harus dibenahi, jika ingin sepak bola Indonesia lebih maju dari sekarang. Apalagi, semua juga terkait dengan kondisi pemain untuk timnas,”tandas pemain asal St Kitt- Nevis ini.
Sabtu, 25 Desember 2010
Bangsa Indonesia ke depan ini
IDwebhost.com Trend Hosting Indonesia -> Wakil Presiden Boediono menyatakan, jalan yang terbaik bagi bangsa Indonesia ke depan ini adalah melanjutkan dan memperkuat sistem demokrasi yang telah dipilih sejak 12 tahun yang lampau. Mencoba-coba lagi sistem lain sangat berisiko, di antaranya, bisa menimbulkan gejolak dan biaya sosial yang terlalu besar. Saran Wapres, lebih baik sistem yang ada terus diperbaiki kekurangan-kekurangan dan kelemahannya.
Hal itu disampaikan oleh Wapres Boediono saat memberikan kuliah umum di hadapan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Ciputat, Jakarta, Kamis (23/12/2010). Dalam acara itu hadir Rektor UIN Komaruddin Hidayat dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Bachtiar Effendi beserta jajaran guru besar dan dosen UIN lainnya.
Selain dibuka dialog setelah memberikan kuliah umum, Wapres juga sempat didemo oleh aktivis mahasiswa UIN. Mereka sempat akan menggelar aksi di pintu gerbang UIN di sebelah Selatan, tetapi dihalang-halangi oleh aparat. Perjalanan Wapres menyebabkan kemacetan total mengingat rombongan Wapres harus melalui jalur yang berlawanan arah saat menjelang kampus UIN.
"Hari ini, saya ingin membahas bersama konsolidasi demokrasi kita. Saya gunakan istilah konsolidasi karena menurut hemat saya, jalan yang terbaik bagi kita ke depan ini adalah melanjutkan dan memperkuat sistem demokrasi yang telah kita pilih sejak dua belas tahun yang lampau," ujarnya.
Dikatakan Wapres Boediono, dengan mencoba-coba lagi sistem lain sangat berisiko menimbulkan gejolak dan biaya sosial yang terlalu besar bagi bangsa ini, seperti yang telah terjadi dalam setiap perubahan sistem politik seperti yang pernah kita alami sejak kemerdekaan lalu. Lebih baik sistem yang ada terus kita perbaiki kekurangan-kekurangannya.
Wapres memaparkan, dalam beberapa waktu terakhir ini, ia mencoba mengikuti literatur mengenai bagaimana demokrasi dikonsolidasikan di sejumlah negara.
"Mengapa ada yang berhasil di sebagian negara dan mengapa tidak di negara-negara lain. Saya merasa hal ini penting karena sistem politik yang mantap adalah landasan bagi kemajuan sosial-ekonomi yang berkelanjutan. Pada gilirannya, kemajuan sosial-ekonomi yang berkelanjutan adalah prasyarat mutlak bagi dimungkinkannya kesejahteraan, martabat, dan kecerdasan rakyat yang terus meningkat. Itulah yang pada gilirannya akan membuat sistem politik akan semakin matang dan makin berakar," urai Wapres.
Tentang sistem politik mana yang cocok untuk kemajuan bangsa yang berkelanjutan, Wapres mengatakan, pihaknya berpendapat bahwa sistem itu adalah demokrasi. "Tentu, demokrasi di sini adalah yang dilaksanakan dengan benar. Bagi saya, demokrasi adalah sistem yang dapat memenuhi falsafah manunggaling kawulo Gusti, menyatunya kehendak rakyat dengan kehendak penguasa," paparnya.
Sebagian lain bangsa-bangsa tidak beruntung melaksanakan demokrasi. Mereka seakan berjalan di tempat, selalu mengulang siklus sejarahnya, tetapi tidak mengalami kemajuan.
"Mereka ini juga terperangkap dalam semacam eternal circle yang tak berujung. Sebagian lain lebih tidak beruntung dan terseret oleh lingkaran setan (vicious circle) menuju kemunduran. Bahkan, akhirnya menjadi bagian dari kuburan sejarah," jelas Wapres.
Indonesia, lanjut Wapres, bertekad untuk menjadi bangsa maju. Ini berarti kita harus bersedia memenuhi segala syarat dan prasyarat bagi bangsa maju itu. "Salah satu pertanyaan yang saya cari jawabannya dalam literatur adalah hal-hal apa saja yang harus kita waspadai dan hindari agar kita tidak terperangkap ke dalam eternal circle atau vicious circle," kata Wapres lagi.
Dalam kesempatan itu, Wapres Boediono mengambil contoh pengalaman demokrasi yang pernah dialami Perancis dengan kegagalan revolusinya sehingga memunculkan tokoh kuat, yaitu Napoleon Bonaparte, serta Kerajaan Romawi dengan kejayaan dan kemakmurannya. Akan tetapi, pada akhirnya runtuh dengan kemerosotannya karena korupsi dan kejahatan-kejahatan lainnya di tingkat elite dan birokrasi.
Komaruddin menyatakan dengan contoh-contoh demokrasi di Perancis dan Romawi, Wapres memberikan peringatan kepada bangsa Indonesia agar berhati-hati dengan kegagalan revolusi dan demokrasi di kedua negara itu.
"Namun, harapan saya, contoh demokrasi di dua negara itu tidak akan lagi terjadi di Indonesia. Sebab, kita sendiri memiliki pengalaman demokrasi sejak merdeka tahun 1945 lalu hingga zaman Bung Karno dan Soeharto," demikian Komaruddin.
Hal itu disampaikan oleh Wapres Boediono saat memberikan kuliah umum di hadapan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Ciputat, Jakarta, Kamis (23/12/2010). Dalam acara itu hadir Rektor UIN Komaruddin Hidayat dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Bachtiar Effendi beserta jajaran guru besar dan dosen UIN lainnya.
Selain dibuka dialog setelah memberikan kuliah umum, Wapres juga sempat didemo oleh aktivis mahasiswa UIN. Mereka sempat akan menggelar aksi di pintu gerbang UIN di sebelah Selatan, tetapi dihalang-halangi oleh aparat. Perjalanan Wapres menyebabkan kemacetan total mengingat rombongan Wapres harus melalui jalur yang berlawanan arah saat menjelang kampus UIN.
"Hari ini, saya ingin membahas bersama konsolidasi demokrasi kita. Saya gunakan istilah konsolidasi karena menurut hemat saya, jalan yang terbaik bagi kita ke depan ini adalah melanjutkan dan memperkuat sistem demokrasi yang telah kita pilih sejak dua belas tahun yang lampau," ujarnya.
Dikatakan Wapres Boediono, dengan mencoba-coba lagi sistem lain sangat berisiko menimbulkan gejolak dan biaya sosial yang terlalu besar bagi bangsa ini, seperti yang telah terjadi dalam setiap perubahan sistem politik seperti yang pernah kita alami sejak kemerdekaan lalu. Lebih baik sistem yang ada terus kita perbaiki kekurangan-kekurangannya.
Wapres memaparkan, dalam beberapa waktu terakhir ini, ia mencoba mengikuti literatur mengenai bagaimana demokrasi dikonsolidasikan di sejumlah negara.
"Mengapa ada yang berhasil di sebagian negara dan mengapa tidak di negara-negara lain. Saya merasa hal ini penting karena sistem politik yang mantap adalah landasan bagi kemajuan sosial-ekonomi yang berkelanjutan. Pada gilirannya, kemajuan sosial-ekonomi yang berkelanjutan adalah prasyarat mutlak bagi dimungkinkannya kesejahteraan, martabat, dan kecerdasan rakyat yang terus meningkat. Itulah yang pada gilirannya akan membuat sistem politik akan semakin matang dan makin berakar," urai Wapres.
Tentang sistem politik mana yang cocok untuk kemajuan bangsa yang berkelanjutan, Wapres mengatakan, pihaknya berpendapat bahwa sistem itu adalah demokrasi. "Tentu, demokrasi di sini adalah yang dilaksanakan dengan benar. Bagi saya, demokrasi adalah sistem yang dapat memenuhi falsafah manunggaling kawulo Gusti, menyatunya kehendak rakyat dengan kehendak penguasa," paparnya.
Sebagian lain bangsa-bangsa tidak beruntung melaksanakan demokrasi. Mereka seakan berjalan di tempat, selalu mengulang siklus sejarahnya, tetapi tidak mengalami kemajuan.
"Mereka ini juga terperangkap dalam semacam eternal circle yang tak berujung. Sebagian lain lebih tidak beruntung dan terseret oleh lingkaran setan (vicious circle) menuju kemunduran. Bahkan, akhirnya menjadi bagian dari kuburan sejarah," jelas Wapres.
Indonesia, lanjut Wapres, bertekad untuk menjadi bangsa maju. Ini berarti kita harus bersedia memenuhi segala syarat dan prasyarat bagi bangsa maju itu. "Salah satu pertanyaan yang saya cari jawabannya dalam literatur adalah hal-hal apa saja yang harus kita waspadai dan hindari agar kita tidak terperangkap ke dalam eternal circle atau vicious circle," kata Wapres lagi.
Dalam kesempatan itu, Wapres Boediono mengambil contoh pengalaman demokrasi yang pernah dialami Perancis dengan kegagalan revolusinya sehingga memunculkan tokoh kuat, yaitu Napoleon Bonaparte, serta Kerajaan Romawi dengan kejayaan dan kemakmurannya. Akan tetapi, pada akhirnya runtuh dengan kemerosotannya karena korupsi dan kejahatan-kejahatan lainnya di tingkat elite dan birokrasi.
Komaruddin menyatakan dengan contoh-contoh demokrasi di Perancis dan Romawi, Wapres memberikan peringatan kepada bangsa Indonesia agar berhati-hati dengan kegagalan revolusi dan demokrasi di kedua negara itu.
"Namun, harapan saya, contoh demokrasi di dua negara itu tidak akan lagi terjadi di Indonesia. Sebab, kita sendiri memiliki pengalaman demokrasi sejak merdeka tahun 1945 lalu hingga zaman Bung Karno dan Soeharto," demikian Komaruddin.
Langgan:
Entri (Atom)